|Pemerhati sepak bola dari Save Our
Soccer, Apung Widadi, menganggap seruan
kongres luar biasa (KLB) Persatuan Sepak Bola
Seluruh Indonesia (PSSI) hanya sebagai ajang
perebutan kekuasaan sekelompok orang.
“Motif utama KLB ini bukan untuk memperbaiki
dan mempersatuakan dua liga, tapi ujung-
ujungnya perebutan kekuasaan. Sampai kapan
cara seperti ini terus dilakukan?” kata Apung, saat
dihubungi Tempo, Senin, 19 Desember 2011.
Sebelumnya, Forum Pengurus Provinsi PSSI
mengelar rapat akbar di Jakarta, Ahad malam, 18
Desember 2011. Rapat menghasilkan lima
keputusan dan salah satunya tetap ingin
mengadakan KLB.
Lima poin deklarasi itu merupakan pernyataan
sikap dari 432 anggota PSSI yang hadir dalam
rapat akbar tersebut. Mereka juga menyepakati
pembentukan Komite Penyelamat Sepak Bola
Nasional. Komite ini diminta mengawal kongres
luar biasa yang segera akan diusulkan ke PSSI.
Menurut Apung, perubahan untuk memperbaiki
sepak bola Tanah Air tidak melulu harus
diselesaikan dengan cara KLB. Kekisruhan yang
terjadi saat ini di PSSI, kata Apung, hanya
merupakan keributan antara kelompok elite
pengurus PSSI dan Komite Eksekutif (Exco).
“Pertempuran saat ini kan antara orang-orang
PSSI dan Exco. Kalau mau PSSI buat semacam
seresehan dengan para pengurus provinsi dan
pengurus klub-klub untuk membahas sepak bola
ke depan seperti apa, bukan KLB,” katanya.
Menanggapi dualisme liga saat ini yang menjadi
pemicu kekisruhan di PSSI, Apung meminta agar
pengurus PSSI kembali kepada tuntutan revolusi
yang disuarakan oleh masyarakat, yaitu melarang
klub yang masih menggunakan dana Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan
Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional
atau Permendagri Nomor 22 Tahun 2011.
Penerapan peraturan tersebut, kata Apung, juga
harus diperkuat dengan adanya nota
kesepahaman antara Kementerian Dalam Negeri,
PSSI, dan Kementerian Pemuda dan Olahraga
untuk membahas reward dan punishmen-nya.
“Kalau APBD itu benar-benar dilarang, yang ISL
itu akan mati. Mereka kan saat ini pendanaannya
dari mana kalau bukan dari APBD?” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Apung juga
mengkritik pengurus PSSI yang dianggapnya
terlalu sibuk dengan dirinya sendiri dan seolah
tidak mengetahui apa yang menjadi prioritas
untuk melakukan pembenahan dalam
kepengurusannya.
“PSSI seperti tidak punya visi dan misi,
programnya, dan rencana jangka panjang atau
jangka pendek. Ini kritik buat PSSI,” ujarnya.
De originele berichten zijn hierSoccer, Apung Widadi, menganggap seruan
kongres luar biasa (KLB) Persatuan Sepak Bola
Seluruh Indonesia (PSSI) hanya sebagai ajang
perebutan kekuasaan sekelompok orang.
“Motif utama KLB ini bukan untuk memperbaiki
dan mempersatuakan dua liga, tapi ujung-
ujungnya perebutan kekuasaan. Sampai kapan
cara seperti ini terus dilakukan?” kata Apung, saat
dihubungi Tempo, Senin, 19 Desember 2011.
Sebelumnya, Forum Pengurus Provinsi PSSI
mengelar rapat akbar di Jakarta, Ahad malam, 18
Desember 2011. Rapat menghasilkan lima
keputusan dan salah satunya tetap ingin
mengadakan KLB.
Lima poin deklarasi itu merupakan pernyataan
sikap dari 432 anggota PSSI yang hadir dalam
rapat akbar tersebut. Mereka juga menyepakati
pembentukan Komite Penyelamat Sepak Bola
Nasional. Komite ini diminta mengawal kongres
luar biasa yang segera akan diusulkan ke PSSI.
Menurut Apung, perubahan untuk memperbaiki
sepak bola Tanah Air tidak melulu harus
diselesaikan dengan cara KLB. Kekisruhan yang
terjadi saat ini di PSSI, kata Apung, hanya
merupakan keributan antara kelompok elite
pengurus PSSI dan Komite Eksekutif (Exco).
“Pertempuran saat ini kan antara orang-orang
PSSI dan Exco. Kalau mau PSSI buat semacam
seresehan dengan para pengurus provinsi dan
pengurus klub-klub untuk membahas sepak bola
ke depan seperti apa, bukan KLB,” katanya.
Menanggapi dualisme liga saat ini yang menjadi
pemicu kekisruhan di PSSI, Apung meminta agar
pengurus PSSI kembali kepada tuntutan revolusi
yang disuarakan oleh masyarakat, yaitu melarang
klub yang masih menggunakan dana Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan
Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional
atau Permendagri Nomor 22 Tahun 2011.
Penerapan peraturan tersebut, kata Apung, juga
harus diperkuat dengan adanya nota
kesepahaman antara Kementerian Dalam Negeri,
PSSI, dan Kementerian Pemuda dan Olahraga
untuk membahas reward dan punishmen-nya.
“Kalau APBD itu benar-benar dilarang, yang ISL
itu akan mati. Mereka kan saat ini pendanaannya
dari mana kalau bukan dari APBD?” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Apung juga
mengkritik pengurus PSSI yang dianggapnya
terlalu sibuk dengan dirinya sendiri dan seolah
tidak mengetahui apa yang menjadi prioritas
untuk melakukan pembenahan dalam
kepengurusannya.
“PSSI seperti tidak punya visi dan misi,
programnya, dan rencana jangka panjang atau
jangka pendek. Ini kritik buat PSSI,” ujarnya.
