Tuntutan Kongres Luar Biasa (KLB) dari sejumlah
pihak yang menamakan diri Forum Pengprov
PSSI (FPP) dinilai inkonstitusional. Salah satu
Komite Eksekutif (Exco) PSSI Mawardi Nurdin
menilai tuntutan itu tak mendasar.
“Tidak ada dasar untuk dapat dilakukannya
KLB.Karena tidak ada kesalahan dan pelanggaran
statuta organisasi yang dilakukan oleh pengurus
PSSI,”tegas Mawardi kepada Antara,kemarin .
Menurut Wali Kota Banda Aceh ini, proses dan
mekanisme pelaksanaan KLB tidaklah mudah.Ada
mekanisme dalam anggaran dasar organisasi
yang mengatur tentang semua tuntutan
itu.”Silakan buktikan pasal dalam aturan
organisasi dan statuta PSSI yang dilanggar
sehingga perlu dilakukan KLB,”lanjutnya .
Dia menyebutkan bahwa proses pembuktian
pelanggaran dalam mekanisme pengajuan KLB
juga harus dibuktikan oleh unsur independen dari
luar PSSI.Adapun untuk tuntutan kali ini,tidak
ada hal itu. ”Nah,tim independen ini kemudian
yang bekerja.Mereka mengusut dan
membuktikan bahwa kepengurusan PSSI di
bawah kepemimpinan Djohar Arifin Husin telah
melakukan pelanggaran statuta dan hasil kongres
Bali, ”cetus Mawardi.
Ditambahkannya, untuk menetapkan KLB,juga
harus melalui mekanisme kongres.”Lagi pula
tidak semua anggota Exco PSSI yang
menginginkan KLB.Dari 11 anggota Exco, hanya
empat orang yang mengusulkan KLB,sedangkan
tujuh lainnya mendukung kepemimpinan ketua
umum PSSI sekarang,”tuturnya . Selain
itu,Mawardi mengatakan bahwa saat ini
pemerintah sangat mendukung dan memberikan
kesempatan kepada kepemimpinan Djohar
Arifin.”Kami didukung pemerintah untuk
menjalankan organisasi ini,”tegas Mawardi.
Untuk itu,Mawardi meminta kepada para
pencetus dan penggagas KLB untuk dapat
berpikir jernih.Dia ingin mereka yang
mengajukan tuntutan lebih mendorong islah
demi kemajuan sepak bola Indonesia. ”KLB sulit
dilakukan.Lebih baik mari kita duduk kembali
untuk membicarakan masa depan organisasi ini
dengan semangat damai dan juga demi
perbaikan dan kemajuan bersama,”katany a.
Sementara itu,Sekretaris Umum FPP Djohar Ling
Eng mengatakan,dengan tidak adanya ketua
umum dan sekretaris jenderal (Sekjen) PSSI,maka
berkas soal tuntutan KLB gagal diserahkan ke
PSSI.
”Surat ini sebenarnya akan kami serahkan
langsung. Berhubung ketua umum dan sekjen
tidak ada, maka kami bawa lagi.Ini berkas
penting,”kata Djohar,kemarin. Menurut
dia, dengan gagalnya rencana penyerahan
dokumen yang diberi titel “Deklarasi
Jakarta”itu,maka FPP akan menyerahkan berkas
yang dibawa ke Komite Penyelamat Sepak Bola
Indonesia (KPSI).Komite itu dibentuk bersamaan
dengan Rapat Akbar Sepak bola Nasional (RASN)
di Hotel Pullman,Jakarta Barat, pada Minggu
(18/12).
Sesuai hasil RASN,PSSI harus secepatnya
menanggapi Deklarasi Jakarta yang berisinya
beberapa poin itu.Salah satunya tuntutan
KLB.FPP memberikan batas waktu kepada
federasi sepak bola Indonesia guna menanggapi
Deklarasi Jakarta maksimal pada 23 Desember
2011. ”Kami akan terus memantau dan
mengawal Deklarasi Jakarta ini.Ini adalah
keputusan dari 2/3 anggota PSSI,”sebut Djohar.
De originele berichten zijn hierpihak yang menamakan diri Forum Pengprov
PSSI (FPP) dinilai inkonstitusional. Salah satu
Komite Eksekutif (Exco) PSSI Mawardi Nurdin
menilai tuntutan itu tak mendasar.
“Tidak ada dasar untuk dapat dilakukannya
KLB.Karena tidak ada kesalahan dan pelanggaran
statuta organisasi yang dilakukan oleh pengurus
PSSI,”tegas Mawardi kepada Antara,kemarin .
Menurut Wali Kota Banda Aceh ini, proses dan
mekanisme pelaksanaan KLB tidaklah mudah.Ada
mekanisme dalam anggaran dasar organisasi
yang mengatur tentang semua tuntutan
itu.”Silakan buktikan pasal dalam aturan
organisasi dan statuta PSSI yang dilanggar
sehingga perlu dilakukan KLB,”lanjutnya .
Dia menyebutkan bahwa proses pembuktian
pelanggaran dalam mekanisme pengajuan KLB
juga harus dibuktikan oleh unsur independen dari
luar PSSI.Adapun untuk tuntutan kali ini,tidak
ada hal itu. ”Nah,tim independen ini kemudian
yang bekerja.Mereka mengusut dan
membuktikan bahwa kepengurusan PSSI di
bawah kepemimpinan Djohar Arifin Husin telah
melakukan pelanggaran statuta dan hasil kongres
Bali, ”cetus Mawardi.
Ditambahkannya, untuk menetapkan KLB,juga
harus melalui mekanisme kongres.”Lagi pula
tidak semua anggota Exco PSSI yang
menginginkan KLB.Dari 11 anggota Exco, hanya
empat orang yang mengusulkan KLB,sedangkan
tujuh lainnya mendukung kepemimpinan ketua
umum PSSI sekarang,”tuturnya . Selain
itu,Mawardi mengatakan bahwa saat ini
pemerintah sangat mendukung dan memberikan
kesempatan kepada kepemimpinan Djohar
Arifin.”Kami didukung pemerintah untuk
menjalankan organisasi ini,”tegas Mawardi.
Untuk itu,Mawardi meminta kepada para
pencetus dan penggagas KLB untuk dapat
berpikir jernih.Dia ingin mereka yang
mengajukan tuntutan lebih mendorong islah
demi kemajuan sepak bola Indonesia. ”KLB sulit
dilakukan.Lebih baik mari kita duduk kembali
untuk membicarakan masa depan organisasi ini
dengan semangat damai dan juga demi
perbaikan dan kemajuan bersama,”katany a.
Sementara itu,Sekretaris Umum FPP Djohar Ling
Eng mengatakan,dengan tidak adanya ketua
umum dan sekretaris jenderal (Sekjen) PSSI,maka
berkas soal tuntutan KLB gagal diserahkan ke
PSSI.
”Surat ini sebenarnya akan kami serahkan
langsung. Berhubung ketua umum dan sekjen
tidak ada, maka kami bawa lagi.Ini berkas
penting,”kata Djohar,kemarin. Menurut
dia, dengan gagalnya rencana penyerahan
dokumen yang diberi titel “Deklarasi
Jakarta”itu,maka FPP akan menyerahkan berkas
yang dibawa ke Komite Penyelamat Sepak Bola
Indonesia (KPSI).Komite itu dibentuk bersamaan
dengan Rapat Akbar Sepak bola Nasional (RASN)
di Hotel Pullman,Jakarta Barat, pada Minggu
(18/12).
Sesuai hasil RASN,PSSI harus secepatnya
menanggapi Deklarasi Jakarta yang berisinya
beberapa poin itu.Salah satunya tuntutan
KLB.FPP memberikan batas waktu kepada
federasi sepak bola Indonesia guna menanggapi
Deklarasi Jakarta maksimal pada 23 Desember
2011. ”Kami akan terus memantau dan
mengawal Deklarasi Jakarta ini.Ini adalah
keputusan dari 2/3 anggota PSSI,”sebut Djohar.
