MALANG nian nasib PSSI. Dalam usia yang sudah
renta, 81 tahun, ia yang semestinya tinggal
menikmati saat-saat indah penuh prestasi justru
terus tertatih-tatih berpacu dalam konflik.
Ketika rezim Nurdin Halid yang menguasai PSSI
selama delapan tahun akhirnya tumbang pada
Juli 2011, harapan akan berakhirnya masa-masa
kelam yang membalut sepak bola nasional begitu
menjulang. Namun, hanya dalam hitungan
bulan, harapan itu memudar dan sirna pelan-
pelan.
Harapan itu bersemi ketika Kongres PSSI di Solo
memenangkan kelompok proreformasi dengan
memilih Johar Arifin sebagai ketua umum.
Kemenangan Johar dianggap sebagai tonggak
menuju sepak bola Indonesia yang lebih
profesional, lebih berkualitas, dan lebih
berprestasi.
Namun, perjalanan waktu menunjukkan
sebaliknya. Kepengurusan Johar ternyata tidak
lebih bagus ketimbang era Nurdin. Independensi
PSSI juga sami mawon. Kalau dulu Nurdin
terkesan bergantung kepada Nirwan Bakrie, Johar
berlindung di balik tembok jenggala kediaman
Arifin Panigoro.
Pelanggaran demi pelanggaran terhadap
peraturan dan prinsip fairness sebagai jantungnya
sepak bola pun tetap saja terjadi.
Yang aneh dan konyol ketika pada September
PSSI memutuskan kompetisi Indonesia Premier
League (IPL) diikuti 24 klub. Aneh, karena tetap
dipaksakan meski secara tidak langsung
melanggar Statuta PSSI yang hanya mengakui 18
klub kasta tertinggi sebagai pemilik suara di
kongres. Konyol, sebab PSSI memasukkan tiga
tim sakit, yakni Persema Malang, Persibo
Bojonegoro, dan PSM Makassar, sebagai peserta
IPL.
Padahal, Kongres PSSI di Bali pada Januari 2011
memecat Persema dan Persibo, sedangkan PSM
diturunkan ke Divisi Utama karena menyempal
ke liga ilegal, Liga Primer Indonesia.
Konsekuensinya sangat tegas, yaitu Persema dan
Persibo harus mendaftar sebagai peserta baru
dan mulai berlaga di Divisi III jika ingin kembali
berkompetisi. Namun, PSSI dengan gampang
memasukkan lagi kedua klub itu ke kompetisi
level puncak. PSM juga dipersilakan berlaga di
IPL tanpa perlu berdarah- darah, berjuang lebih
dulu di Divisi Utama.
Begitulah, prinsip hakiki dalam kompetisi yakni
fairplay seenaknya mereka labrak. Tak hanya itu.
PSSI pun terus tersandera kekisruhan demi
kekisruhan, konflik demi konflik. Menyangkut
kompetisi, misalnya, lagi-lagi muncul liga
tandingan bernama Indonesia Super League
(ISL). Lagi-lagi pula, pemain menjadi korban.
Sampai- sampai pelatih idola, Rahmad
Darmawan, memilih mundur dari timnas U-23
karena dilarang memilih punggawa andal yang
justru banyak berkiprah di ISL.
Bahkan, belakangan kian gencar upaya
menggelar kongres luar biasa untuk menggusur
kepengurusan Johar yang baru berumur enam
bulan.
Sulit dibantah bahwa semangat reformasi yang
mengantarkan Johar sebagai nakhoda PSSI telah
tergilas nafsu kekuasaan dan kepentingan.
Semangat perubahan yang begitu agung kala
mendongkel Nurdin kini dinistakan.
PSSI ibarat lepas dari mulut macan masuk mulut
buaya. Masa kegelapan saat Nurdin berkuasa
memang sudah habis, tetapi era kegelapan yang
baru kembali terbit.
De originele berichten zijn hierrenta, 81 tahun, ia yang semestinya tinggal
menikmati saat-saat indah penuh prestasi justru
terus tertatih-tatih berpacu dalam konflik.
Ketika rezim Nurdin Halid yang menguasai PSSI
selama delapan tahun akhirnya tumbang pada
Juli 2011, harapan akan berakhirnya masa-masa
kelam yang membalut sepak bola nasional begitu
menjulang. Namun, hanya dalam hitungan
bulan, harapan itu memudar dan sirna pelan-
pelan.
Harapan itu bersemi ketika Kongres PSSI di Solo
memenangkan kelompok proreformasi dengan
memilih Johar Arifin sebagai ketua umum.
Kemenangan Johar dianggap sebagai tonggak
menuju sepak bola Indonesia yang lebih
profesional, lebih berkualitas, dan lebih
berprestasi.
Namun, perjalanan waktu menunjukkan
sebaliknya. Kepengurusan Johar ternyata tidak
lebih bagus ketimbang era Nurdin. Independensi
PSSI juga sami mawon. Kalau dulu Nurdin
terkesan bergantung kepada Nirwan Bakrie, Johar
berlindung di balik tembok jenggala kediaman
Arifin Panigoro.
Pelanggaran demi pelanggaran terhadap
peraturan dan prinsip fairness sebagai jantungnya
sepak bola pun tetap saja terjadi.
Yang aneh dan konyol ketika pada September
PSSI memutuskan kompetisi Indonesia Premier
League (IPL) diikuti 24 klub. Aneh, karena tetap
dipaksakan meski secara tidak langsung
melanggar Statuta PSSI yang hanya mengakui 18
klub kasta tertinggi sebagai pemilik suara di
kongres. Konyol, sebab PSSI memasukkan tiga
tim sakit, yakni Persema Malang, Persibo
Bojonegoro, dan PSM Makassar, sebagai peserta
IPL.
Padahal, Kongres PSSI di Bali pada Januari 2011
memecat Persema dan Persibo, sedangkan PSM
diturunkan ke Divisi Utama karena menyempal
ke liga ilegal, Liga Primer Indonesia.
Konsekuensinya sangat tegas, yaitu Persema dan
Persibo harus mendaftar sebagai peserta baru
dan mulai berlaga di Divisi III jika ingin kembali
berkompetisi. Namun, PSSI dengan gampang
memasukkan lagi kedua klub itu ke kompetisi
level puncak. PSM juga dipersilakan berlaga di
IPL tanpa perlu berdarah- darah, berjuang lebih
dulu di Divisi Utama.
Begitulah, prinsip hakiki dalam kompetisi yakni
fairplay seenaknya mereka labrak. Tak hanya itu.
PSSI pun terus tersandera kekisruhan demi
kekisruhan, konflik demi konflik. Menyangkut
kompetisi, misalnya, lagi-lagi muncul liga
tandingan bernama Indonesia Super League
(ISL). Lagi-lagi pula, pemain menjadi korban.
Sampai- sampai pelatih idola, Rahmad
Darmawan, memilih mundur dari timnas U-23
karena dilarang memilih punggawa andal yang
justru banyak berkiprah di ISL.
Bahkan, belakangan kian gencar upaya
menggelar kongres luar biasa untuk menggusur
kepengurusan Johar yang baru berumur enam
bulan.
Sulit dibantah bahwa semangat reformasi yang
mengantarkan Johar sebagai nakhoda PSSI telah
tergilas nafsu kekuasaan dan kepentingan.
Semangat perubahan yang begitu agung kala
mendongkel Nurdin kini dinistakan.
PSSI ibarat lepas dari mulut macan masuk mulut
buaya. Masa kegelapan saat Nurdin berkuasa
memang sudah habis, tetapi era kegelapan yang
baru kembali terbit.
