Polemik yang muncul akibat kebijakan-kebijakan para pengurus teras PSSI semakin memanaskan kondisi sepak bola nasional. Puncaknya, dualisme kompetisi pun muncul. Bergulirnya Indonesian Premier League (IPL), yang diakui sah oleh PSSI, serta Indonesia Premier League (ISL), kompetisi lama yang sudah dibubarkan namun tetap didukung dan digulirkan mayoritas klub besar Indonesia.
Melihat kondisi yang semakin tidak sehat ini, para pengurus provinsi berniat mengundang anggota PSSI untuk rapat dan menentukan masa depan sepak bola Indonesia. Muaranya, bisa saja melaksanakan Kongres Luar Biasa (KLB) untuk melengserkan ketua umum.
“Kalau soal kongres itu sih terserah, tetapi kita tidak bisa memaksakan kehendak dengan cara-cara inkonstitusional karena kita terikat dengan AFC (Konfederasi Sepak bola Asia) dan FIFA (Federasi Internasional Asosiasi Sepak bola),” ujarnya kepada wartawan di kantor PSSI, Jakarta, Rabu (14/12/11).
Limbong menengarai adanya kepentingan-kepentingan pribadi dibalik wacana menggelar KLB.
“Kalau hanya mengambil PSSI saja tidak usah pakai kongres. Kita masih butuh biaya untuk mengurusi yang lain. Nanti PSSI bisa jadi juara kongres sedunia. Kalau yang lain juara sepak bola dunia, kita juara kongres sedunia. Tetapi selama konstitusional, silahkan saja,” lanjutnya.
Namun Limbong menegaskan, harus ada alasan yang jelas untuk menggelar KLB. “Kriterianya harus jelas, apa yang dilanggar juga harus jelas. Tidak boleh fitnah. Harus ada bukti, apa salahnya. Jangan menghambur-hamburkan biaya yang tidak perlu,” tuntasnya.
